Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Manajemen Modern

Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan (failure) dalam operasionalisasi, padahal mereka sudah melakukan investasi besar dan bahkan mereka juga bekerja seperti umumnya perusahaan lain. Mengapa bisa terjadi?

Dalam era globalisasi dan kecanggihan teknologi informasi seperti sekarang ini semua kemungkinan bisa saja terjadi. sebab itu, situasi ini telah mendorong para pemimpin perusahaan untuk menyesuaikan seluruh rencana strategisnya dengan perubahan lingkungan yang demikian cepat agar memberikan dampak positif bagi organisasi (perusahaan) yang dipimpinnya. Kondisi dinamis ini harus selalu menjadi perhatian dan selalu diamati dari waktu ke waktu. Menurut Martin (1999) teknologi informasi sangat berperan penting dalam menyimpan dan memproses informasi. Sehingga dengan menempatkan fungsi teknologi informasi dan peranannya dalam operasional perusahaan, maka rencana strategis perusahaan akan lebih mudah dilaksanakan.

Namun untuk mencapai kesuksesan yang optimal dan mengurangi risiko kegagalan, sebuah organisasi (perusahaan) juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi (perusahaan) adalah kerjasama tim. Variabel ini mempunyai andil besar dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Tetapi tidak mudah membentuk tim yang solid yang berorientasi pada tujuan dan visi yang sama, terbuka atas segala ide, dan mengutamakan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Melihat pentingnya kerjasama tersebut bagi kemajuan perusahaan, banyak perusahaan yang menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk menggalakkan budaya kerja sama dalam bermanajemen.

Untuk mencapai sebuah struktur dengan bermanajemen yang baik dan profesional, maka perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang handal serta unggul dalam praktek manajemen tersebut. Saat ini banyak perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemennya.  Forum of Corporate Governance for Indonesia (FCGI) 2001, menjelaskan bahwa:  “corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan (dengan kata lain sebagai sistem yang mengendalikan perusahaan) antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka”.

Saat ini prinsip GCG masih dipercaya sebagai unsur manajemen modern, di mana dalam manajemen modern sebuah organisasi (perusahaan) digerakkan oleh orang-orang yang saling bekerja sama yang berazaskan pada sikap partisipasi aktif (active partisipatory) dalam rangka untuk mencapai kemajuan bersama. Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku organisasi, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF.

  1. Transparency (Keterbukaan). Secara harfiah transparency dapat diartikan “tembus pandang”. Dalam konteks manajemen organisasi dimaksudkan bahwa adanya keterbukaan informasi yang akurat dan berkualitas yang tersedia bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders). Termasuk pola komunikasi yang dibangun dan dijalankan juga haruslah pola komukasi terbuka, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi dan apalagi “disembunyikan” demi untuk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.
  2. Accountability (Akuntabilitas). Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban setiap elemen perusahaan atau organisasi. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal (Adzikra Ibrahim).
  3. Responsibility (Pertanggungan Jawab).  Meskipun dari sisi pengertiannya hampir sama namun secara prinsip antara akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas. Pun begitu, akuntabilitas dan resposibilitas saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Responsibility lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas dan wewenang kepadanya. 
  4. Independence (Kemandirian). Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan atau organisasi dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
  5. Fairness ( Kesetaraan dan memiliki hak serta kedudukan yang sama). Prinsip fairness ini mengajarkan penerapan azas keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Perlakuan yang adil merupakan paradigma yang harus dimiliki oleh para organisatoris dan pelaksana manajemen dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tidak boleh ada perlakuan yang sangat istimewa kepada sekelompok orang namun memandang rendah sebagian lainnya. Diskriminasi dalam kebijakan dan keputusan akan mengakibatkan ketimpangan sosial dalam sebuah perkumpulan. Memuji sekelompok orang namun menghukum sekelompok lainnya akan merugikan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian fairness diharapkan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan

Jika kita mengacu pada prinsip-prinsip penerapan GCG dalam sebuah perusahaan (organisasi), maka hampir bisa dipastikan bahwa tingkat kegagalan yang dialami oleh kebanyakan perusahaan dalam bermanajemen dapat dihindari bahkan cenderung membuat sebuah organisasi semakin maju, solid dan berdaya saing. Namun sayangnya konsep GCG ini hanya menjadi lips service yang tertulis rapi dan indah dalam dokumen yang disimpan rapi dalam sebuah laci di lemari perusahaan yang terkunci rapat di ruang arsip. Lalu bagaimana sebuah perusahaan (organisasi) mau maju dan tumbuh berkembang?

Pentingnya Memiliki Kompetensi di Era Globalisasi

Era globalisasi semakin dekat di depan mata. Dalam era ini berbagai aturan dan proteksi akan dieliminasi dalam hubungan perdagangan dan tenaga kerja antar negara, sehingga cara yang paling baik adalah mengantisipasi berbagai bentuk persaingan antar negara yang akan terjadi, baik dalam kerangka perdagangan barang dan jasa maupun tenaga kerja. Saat ini barang dan jasa yang diperdagangkan telah diukur dengan kualitas berdasarkan standar internasional yang disebut ISO. ISO tersebut merupakan pengakuan dunia internasional terhadap lembaga yang  menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan dapat diterima di pasar global. Untuk itulah para produsen barang dan jasa saat ini saling berlomba untuk mendapatkan ISO, agar barang dan jasa yang dihasilkan dan dipasarkan akan mendapatkan pengakuan internasional.  Bagaimana dengan tenaga kerja Aceh? Apakah telah siap bersaing di tingkat internasional?

Dalam kaitan ini, kita perlu mengantisipasi persaingan yang akan dihadapi tenaga kerja Aceh untuk mendapatkan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tantangan bagi tenaga kerja Aceh sangatlah besar dibandingkan dengan tenaga kerja luar negeri. Berbagai tantangan yang dihadapi adalah menyangkut kualitas yang rendah yang ditunjukkan oleh attitude, skill dan kemampuan tenaga kerja yang sangat rendah. Kondisi sangat mengkhawatirkan, karena dengan kualitas yang rendah, persaingan tenaga kerja  di pasar kerja local, nasional apalagi di pasar kerja internasional akan semakin berat. Akibatnya, tenaga kerja kita akan menjadi penonton, alias penganggur, paling tidak hanya sebagai pekerja kasar. Dalam kerangka tersebut tenaga kerja Aceh harus dipersiapkan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Standar internasional ini merupakan paspor yang akan berlaku di setiap negara. Untuk mendapatkan paspor tersebut diukur dengan satu standar yang disebut standar kompetensi.

Pengertian kompetensi dapat dijelaskan secara sederhana sebagai kemampuan manusia yang ditemukan dari praktek dunia nyata yang dapat digunakan untuk membedakan antara mereka yang sukses (‘superior’) dengan yang biasa-biasa saja di tempat kerja.  Kompetensi seseorang dapat ditunjukkan dengan hasil kerja atau karya, pengetahuan, keterampilan, perilaku, karakter, sikap, motivasi, dan/atau bakatnya. Menurut substansinya kompetensi (kemampuan) dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kompetensi umum (generic competencies atau soft competencies ) dan kompetensi bidang (hardcompetencies”). Sudut pandang lain dalam mengklasifikasikan kompetensi, dapat ditinjau dari tingkatan kompetensi dan efek tingkat kinerja yang ditimbulkannya.

Dalam klasifikasi ini, kompetensi dibedakan menjadi kompetensi minimum (“threshold competencies”) dan kompetensi pembeda individu dengan kinerja superior dan rata-rata (“differentiating competencies”). Pada tingkat organisasi, kompetensi dapat diklasifikasikan menurut perannya dalam pencapaian visi-misi, bisnis, strategi, dan budaya perusahaan. Dalam hal ini kompetensi dibedakan menurut kompetensi inti (“core competencies”) dan kompetensi pendukung (“supporting competencies”).  Kompetensi inti diperlukan untuk mencapai visi-misi, bisnis, strategi, dan budaya perusahaan. Kompetensi yang termasuk inti memiliki kontribusi dan keterkaitan yang jelas terhadap visi-misi, bisnis, strategi, dan budaya perusahaan. Biasanya kelompok kompetensi ini diwajibkan untuk dimiliki oleh seluruh anggota perusahaan, karena diyakini memberikan  nilai tambah dan meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang sering disebut dengan standar kompetensi adalah kemampuan seseorang yang ditunjukkan dengan kebulatan pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pekerjaan dengan standar tertentu. Maka Politeknik Kutaraja Jambo Tape Banda Aceh menyiapkan lulusan dengan memiliki standar kompetensi nasional dan internasional agar mampu bersaing di pasar tenaga kerja, baik bekerja pada perusahaan orang lain maupun bekerja pada perusahaan sendiri (entrepreneur).