Politeknik Kutaraja Kembali Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020

Poster Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kutaraja

Meskipun tahun ajaran baru 2019/2020 belum dimulai. Namun Politeknik Kutaraja Banda Aceh sudah membuka masa penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan kedua yang dimulai sejak bulan Februari 2019 sampai Oktober 2019 nantinya.

Dengan kampusnya yang terletak dijalan Syiah Kuala No 10 Jambo Tape tersebut, Politeknik Kutaraja membuka lebih cepat penerimaan mahasiswa baru agar masa rekrutmen calon mahasiswa ini jadi lebih panjang. Biasanya masa penerimaan mahasiswa baru akan berakhir pada bukan Oktober sesuai dengan batas akhir pelaporan ke Kemenristek Dikti.

Sebagai kampus swasta yang memiliki slogan Expert & Professional, Politeknik Kutaraja menawarkan sejumlah inovasi dalam kurikulumnya. Dengan kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) menjadikan Politeknik Kutaraja dapat menciptakan lulusan yang unggul.

Selain kurikulum yang dirancang untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, kampus yang berciri khas uniform merah maron itu juga membekali mahasiswanya dengan standar kompetensi. Politeknik Kutaraja sangat menekankan agar lulusan memiliki keahlian khusus saat selesai kuliah nantinya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dalam proses belajar mengajar, Politeknik Kutaraja menerapkan dan memadukan kurikulum KKNI dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Sehingga karena itulah menempuh pendidikan di Politeknik Kutaraja sama dengan akan mendapatkan skil atau keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja. Sebab kenapa? Karena SKKNI merupakan kurikulum pelatihan kerja dan akademik.

Keunggulan kuliah di Politeknik Kutaraja adalah mahasiswa akan didik oleh para dosen, praktisi, dan instruktur yang berpengalaman dibidangnya. Dan semua sudah bergelar master pada usia relatif muda. Sehingga mahasiswa akan mendapatkan bukan hanya pengetahuan namun juga pengalaman.

Selain itu dengan akses kampus yang sangat mudah karena terletak ditengah-tengah kota. Membuat calon mahasiswa tertarik memilih menempuh pendidikan tinggi mereka di Politeknik Kutaraja. Karena dengan lingkungan yang mudah dijangkau dapat membuat pengeluaran mahasiswa jadi lebih irit.

Oleh karena itu, manajemen Politeknik Kutaraja sangat optimis bahwa keberadaan kampus vokasi ini akan dapat mendorong pendidikan anak-anak Aceh akan lebih baik dan maju. Sehingga akan melahirkan generasi muda yang lebih hebat, berkompeten, dan mampu berdaya saing.

Untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan yang saat ini dirasakan begitu mahal, Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja (YSPSIK) memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa. Meskipun masih dalam jumlah terbatas namun cara ini sangat membantu ekonomi orang tua calon mahasiswa.

Jalur beasiswa YPSIK seperti tahun lalu dibuka melalui jalur tes khusus. Selain tes tulis juga dilakukan tes wawancara yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh pihak yayasan dan manajemen Politeknik Kutaraja.

Buka Empat Program Studi

Saat ini Politeknik Kutaraja sudah memiliki empat program studi dengan jurusan-jurusan yang masih menjadi kebutuhan dunia kerja. Dari semua program studi tersebut memiliki jenjang yang berbeda.

Dua program studi jenjang diploma empat (D4) atau setara sarjana terapan dan dua program studi lagi jenjang diploma tiga (D3). Semua program studi tersebut adalah ilmu terapan.

Untuk program studi D4 ada Manajemen Keuangan Sektor Publik atau disingkat MKSP dan ada Analis Keuangan atau disingkat dengan ANK. Kedua program studi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Bahkan tidak banyak perguruan tinggi yang membuka program studi tersebut meskipun permintaan lulusan pada sektor ini cukup tinggi.

Sedangkan untuk program studi D3, Politeknik Kutaraja mempunyai jurusan Akuntansi dan D3 Administrasi Perkantoran atau ADP. Walaupun program studi Akuntansi sudah banyak dibuka diberbagai perguruan tinggi namun untuk jenjang D3 hanya ada di Politeknik Kutaraja. Bahkan di Universitas Syiah Kuala (USK) D3 Akuntansi sudah tidak dibuka lagi sejak tahun ini.

Sehingga peluang bagi calon mahasiswa yang berminat untuk kuliah di D3 Akuntansi sangat besar. Dan yang paling penting adalah lowongan kerja lulusan D3 Akuntansi masih terbuka lebar. Bahkan jika kita lihat di media massa hampir setiap hari dibutuhkan tenaga kerja lulusan Akuntansi dan D3 Administrasi Perkantoran.

Bagi calon mahasiswa yang masih bingung memilih kuliah di perguruan tinggi mana, tentu sangat disarankan untuk mendaftar diri di Politeknik Kutaraja. Atau bisa juga berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim PMB Politeknik Kutaraja untuk menghilangkan berbagai macam keraguan.

Soal biaya semua dapat dinegosiasikan. Karena di Politeknik Kutaraja tidak mengenal berbagai macam biaya. Dengan menerapkan sistim Uang Kuliah Terpadu (UKT), mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya macam-macam. Bahkan di Politeknik Kutaraja memberikan seragam gratis bagi mahasiswanya.

Segera berkunjung kampus Politeknik Kutaraja setiap hari dan jam kerja untuk mendapatkan informasi lebih detil dan lengkap. Melalui tim marketing kami, Anda akan dilayani dengan baik, ramah, dan bersahabat. Atau dapat juga Anda berkomunikasi via WhatSapp dan email resmi Politeknik Kutaraja.

Atau Anda bisa juga berkunjung ke website Politeknik Kutaraja di www.poltekkutaraja.ac.id untuk mendapatkan informasi yang lebih up to date. Baik mengenai program studi, sarana prasarana kampus, akreditasi, profil perguruan tinggi dan lain-lain. (*)

Seminar | Keterlibatan Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan dan Pemenuhan Haknya

Ilustrasi foto: siswi SMAN 11 Banda Aceh (dokpri)

Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan telah menerima perhatian yang signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Itulah tema seminar yang coba diangkat oleh LSM Natural Aceh, Selasa (12/2/2019) bertempat di Auditorium Politeknik Kutaraja.

Hal ini dibuktikan dari meningkatnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan, baik ditingkat gampong/desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan tingkat nasional.

Keterlibatan perempuan masih dianggap kurang terwakili dalam posisi pengambilan keputusan, terutama perempuan dalam kategori marjinal, seperti perempuan ekonomi prasejahtera (miskin) dan penyandang disabilitas, serta perempuan terdampak konflik, kekerasan dan bencana.

Hal ini menyebabkan implementasi dari proses perencanaan dan pembangunan menjadi bias gender dan tidak inklusif, dimana inklusif memiliki syarat lingkungan sosial positif, kemerataan dalam sosial ekonomi, aksesibilitas dan keterjangkauan lingkungan fisik.

Kebijakan inklusif mampu menempatkan kelompok rentan sebagai bagian dari keberagaman dan mampu berperan sosial, memberikan kontribusi secara positif dalam pembangunan nasional.

Indonesia memiliki kerangka kebijakan untuk peningkatan kesetaraan gender, masyarakat miskin dan rentan dan komitmen nyata dalam pembangunan yang inklusif terhadap disabilitas.

Hal ini mencakup pernyataan kesetaraan dalam Konstitusi Republik Indonesia (Undang-undang Dasar 1945), ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Kaum Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Person with Disabilities) tahun 2011 serta Undang-undang no 8 tahun 2016 mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9/2000 mengenai “Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional” untuk mengharuskan pengarusutamaan isu-isu gender dalam lembaga negara dan program-programnya pada semua tahap pembangunan: yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi untuk semua latar belakang perempuan tanpa diskriminasi baik tingkat nasional, provinsi maupun daerah.

Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri terus berupaya melakukan peningkatan partisipasi perempuan dengan melakukan inovasi Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (MUSRENA) melalui peraturan walikota Banda Aceh No 52 tahun 2018.

Diharapkan nantinya disamping sebagai sarana dan wadah untuk memperluas partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, Musrena ini juga sekaligus sebagai suatu mekanisme untuk mempercepat terealisasinya Pengarus-Utamaan Gender (PUG) dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 9 Tahun 2000.

Prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Musrena di Kota Banda Aceh meliputi prinsip kesetaraan, anggaran yang berkeadilan gender, musyawarah dialogis, anti dominasi, keberpihakan kepada kelompok rentan, anti diskriminasi, dan pembangunan secara holistik.

Namun dari berbagai informasi dan data yang diperoleh, masih banyak masyarakat yang menilai bahwa partisipasi perempuan di Aceh dalam kategori marjinal masih kurang, sehingga pemenuhan hak-haknya masih terus diupayakan dengan maksimal.

Di tingkat Provinsi, Aceh saat ini telah memiliki pergub yang mengatur kesejahteraan sosial, yaitu Qanun Aceh no.11 tahun 2013; Qanun Aceh no.7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan, serta beberapa kebijakan lainnya yang terus diupayakan berpihak kepada perempuan, terutama kelompok marjinal.

Terlebih lagi, saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan atau suistanable development goals (SDGs) dan telah dalam tahap implementasi, diantaranya menerapkan gender equality (kesetaraan gender), no poverty (tidak ada lagi kemiskinan), decent work and economic grow (pekerjaan layak dan dan pertumbuhan ekonomi) dan reduce inequalities (menurunkan tingkat ketidaksetaraan) dengan tujuan mencapai kesejahteraan, keadilan sosial dan advokasi.

Atas berbagai pertimbangan di atas, Natural Aceh yang saat ini memiliki program Women, Peace and Security bekerjasama dengan Politeknik Kutaraja berharap bisa membantu mensosialisasikan dan memfasilitasi kebijakan, program atau target-target yang akan dan telah dilakukan pemerintah, terutama pemerintah daerah Kota Banda Aceh dengan berbagai inovasi dan rencana kerjanya.

Sebagai salah satu mitra pemerintah, Natural Aceh tetap komit bersanding dengan pemerintah dalam hal pembangunan (fisik dan non fisik) untuk mencapai kualitas, kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat yang lebih baik kedepannya dalam bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, sosial, life skill, kepemudaan, bidang perempuan, kebencanaan sampai kelompok marginal dan akar rumput.

Sebagai salah satu wujud dukungan Natural Aceh bersama Politeknik Kutaraja dalam menjembatani pemerintah dan masyarakat, Natural Aceh telah melakukan serangkaian advokasi, FGD, seminar dan seminar dalam berbagai bidang termasuk pada program WPS ini, dan akan terus berlansung sampai akhir tahun 2019.

Bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi, Politeknik Kutaraja Banda Aceh, Lembaga Riset dan Pelatihan Natural Aceh mengadakan seminar yang bertujuan untuk: (1) Memaparkan langkah-langkah terobosan untuk menguatkan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam pemenuhan hak-haknya dan (2) Menyusun rencana strategis peningkatan partisipasi inklusif dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau suistanable development goals (SDGs) yang terkait yaitu SDGs 5 (gender equality, SDGs 1 (no poverty) dan 10 (reduce inequalities).

Kegiatan ini akan melibatkan perwakilan dari lembaga, beneficiaries dan instansi pemerintahan sebagai pemateri, yaitu Bappeda Kota Banda Aceh (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Kegiatan ini akan dipandu oleh tim fasilitator yang berkompeten, yaitu Ibu Riswati M.Si dari lembaga Flower Aceh. (*)