Lima Menteri Tanda Tangan MOU Pendidikan Vokasi

Kementerian Perindustrian berkomitmen membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini sekaligus untuk mendorong pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan. Wujud komitmen ini ditunjukkan melalui penandatanganan bersama Nota Kesepahaman (MoU) lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.. Kelima menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno.   Pada kesempatan itu, turut hadir dan menyaksikan penandatanganan MoU, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Dalam sambutannya, Menperin menegaskan, penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Selain itu juga implementasi arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi.    “Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dibangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kementerian terkait untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya link and match pendidikan dengan industri,” ujarnya di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/11).  Apalagi menurut Airlangga, dalam menghadapi era industri 4.0 yang melibatkan unsur digital dalam setiap rantai nilai proses manufakturnya, para pekerja dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. “Kerja sama dan dukungan dari industri juga menjadi faktor penting terselenggaranya pendidikan kejuruan dan vokasi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja,” tuturnya.    Oleh karena itu, lanjut Airlangga, industri diharapkan perannya untuk memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi serta menyediakan fasilitas praktek dan pemagangan bagi siswa/mahasiswa dan guru/dosen sehingga baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat mengikuti perkembangan teknologi industri terkini.    “Investasi yang dikeluarkan oleh industri untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi, pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi industri melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja, sehingga dapat mengurangi biaya dan resiko produksi, disamping meningkatkan daya saing industri,” paparnya.   Sementara itu, Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat menjelaskan, tujuan dari MoU tersebut adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mengembangkan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. “Upayaini juga untuk menghasilkan calon tenaga kerja industri manufaktur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.  Ruang lingkup MoU ini meliputi upaya untuk membangun pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, restrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, serta pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri Selanjutnya, sebagai fasilitasi industri dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa/mahasiwa dan guru/dosen, fasilitasi industri untuk penyediaan workshop/teaching factorydan instruktur dari industri, peningkatan kompetensi guru/dosen melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan industri, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan vokas    Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara SMK dengan perusahaan industri. Sebagai pilot project pada tahap awal, telah ditunjuk tiga perusahaan industri dan 20 SMK, yaitu PT. Petrokimia Gresik dengan 7 SMK di wilayah Jawa Timur, PT. Astra Honda Motor dengan 9 SMK dari Tangerang, Banten, dan Sulawesi Selatan, serta PT. Polytama Propindo dengan 4 SMK dari Indramayu dan Cirebon.   “Perjanjian kerja sama tersebut sesuai dengan arahan Bapak Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, sebagai langkah konkrit pembangunan link and match SMK dengan Industri, yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan industri dalam pembinaan dan pengembangan SMK,” papar Syarif.

Vokasi di Kawasan Industri                                                                                                   Selain pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi yang telah ada (existing), Menperin Airlangga menegaskan, diperlukan juga pengembangan pendidikan vokasi baru pada kawasan industri atau Wilayah-wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Arah implementasinya akan melalui sistem klaster yang disesuaikan dengan fokus pengembangan di kawasan industri tersebut.   “Hal ini dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan investasi melalui penyediaan tenaga kerja yang kompeten, sekaligus untuk memberdayakan masyarakat sekitar menjadi tenaga kerja industri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah munculnya permasalahan sosial,” ungkapnya.    Airlangga mengatakan, Kementerian Perindustrian dalam periode tahun 2016-2019 telah menargetkan pendirian tujuh Politeknik atau Akademi Komunitas dengan program studi yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan di kawasan industri dan WPPI. “Kami menyampaikan terimakasih kepada Menristekdikti atas dikeluarkannya Izin Pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Industri Logam di Morowali,” ujarnyaMenurut Airlangga, konsep pendidikan vokasi tersebut sepenuhnya berbasis kompetensi dengan keterlibatan yang intensif dari industri, mulai dari identifikasi program studi, penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan industri, praktek kerja dan pemagangan industri, hingga penempatan dengan ikatan kerja pada perusahaan industri.  Politeknik dan Akademi Komunitas tersebut mengadopsi lebih kurang 80-90 persen konsep pendidikan dual system dari Jerman dengan pembelajaran menggunakan block system, yaitu dalam setiap semester dua bulan pembelajaran teori dan praktek di kampus, dan tiga bulan magang di perusahaan industri,  “Pendidikan vokasi merupakan salah satu dari tiga kegiatan pendidikan ketenagakerjaan yang dilakukan kementerian, yaitu pemagangan melalui Balai Diklat di Kemenaker maupun di Kemenperin, pembangunan politeknik atau akademi komunitas, serta kerjasama antara industri dan SMK melalui sistem klaster. Karena pembangunan industri yang utama adalah membangun manusianya,” papar Airlangga  Menko Darmin mengatakan, penguatan kompetensi SDM melalui pendidikan vokasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Apalagi didukung dengan kebijakan pelaksanaan deregulasi serta pembangunan nfrastruktur.   “Salah satu profesi yang bisa berkembang melalui pendidikan kejuruan ini adalah juru ukur, yang jumlahnya masih terbatas, padahal pemerintah sedang mendorong pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik dan jalan raya,” ujarnya. menyampaikan, pemerintah sedang menyusun standar kompetensi yang jelas untuk mendorong kualitas lulusan pendidikan vokasi agar bisa bersaing di tingkat regional maupun global dalam jangka panjang. “Hal ini juga memberikan penguatan daya tahan ekonomi domestik agar tidak terpengaruh oleh perlambatan ekonomi dunia,” tuturnya.  Sementara itu, Menko Puan menyatakan, perlu komitmen yang kuat dari lima menteri yang telah menandatangani MoU agar terealisasi secara konkret untuk mewujudkan link and match dalam penerapan pendidikan vokasi dengan dunia industri. “Dari tingkat menteri sampai jajaran di bawahnya harus tetap kompak. Selain itu, harus ada gerak cepat setelah MoU sehingga komitmen ini membantu program pemerintah,” ujarnya.   Puan mengharapkan kelima menteri tersebut berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, dan ke depannya bisa ditambah lagi kementerian lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata. “Bidang yang menjadi prioritas revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di antaranya adalah industri, kemaritiman, pariwisata, dan pertanian,” tuturnya Lebih lanjut Puan mengatakan, pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia agar mampu menghadapi persaingan global. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan dan pelatihan vokasi. “Untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sehingga berdaya saing, pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi,” tegasnya. Demikian siaran pers ini untuk disebarluaskan.

 

Pemerintah Luncurkan Pendidikan Vokasi

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. Dengan SDM yang terampil, niscaya produktivitas industri dalam negeri akan meroket sekaligus memacu daya saing Nasional di kancah global.

“Daya saing suatu negara ditentukan juga dengan kemajuan industrinya. Kemajuan industri akan berimbas pada ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat,” tegas Wakil Presiden Jusuf Kallapada Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match SMK dengan industri) Wilayah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto, Selasa (28/2).

Program ini secara resmi diluncurkan oleh Wapres JK dengan didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sertaGubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu juga dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi serta pejabat di lingkungan Kemenperin dan pemerintah daerah.

Menurut Wapres, sedikitnya ada tiga faktor yang mendorong industri dapat maju, yakni teknologi, modal, dan skill. Ketiga faktor itu harus saling melengkapi. “Khusus faktor skill, sekolah kejuruan diharapkan menyiapkan tenaga yang andal untuk mengisi kebutuhan dunia industri saat ini. Pemerintah memberikan bekal ilmu pengetahuan dasar soal industri kepada anak didik yang kemudian akan dikembangkan oleh dunia industri,” paparnya.

JK memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian atas inisiasi program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, yang diharapkan program ini terus berkelanjutan di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. “Karena manfaat dari program ini baru dapat dirasakan jika dilaksanakan secara masif, menjangkau lebih banyak SMK, dan tentunya harus melibatkan lebih banyak perusahaan industri,” tuturnya.

Sementara itu, Menperin Airlangga menyampaikan, SDM industri saat ini sudah masuk kategori demand driven, yakni permintaan dari dunia usaha makin lama makin besar dan harus diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai program strategis untuk memastikan bahwa industri di Indonesia akan makin menyerap tenaga kerja lokal.

Salah satunya melalui peluncuran program vokasi iniyang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya SaingSumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Dalam Inpres tersebut, tugas Kemenperin, antara lain memfasilitasi program praktek kerja lapangan dan pemagangan industri.

“Atas dasar penugasan itu, kami telah menindaklanjuti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi berbasis Kompetensi yang link and match dengan industri,” papar Airlangga. Kelima menteri yang dimaksud, yaitu Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri BUMN.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas tersebut, Kemenperin telah menyusun program pembinaan dan pengembangan yanglink and match antara SMK dan industri, dengan sasaran sampai tahun 2019 sebanyak 1.775 SMKmeliputi 845.000 siswauntuk dikerjasamakan kepada 355 perusahaan industri.

 

“Untuk tahap pertama, pada kegiatan peluncuran program pendidikan vokasi industrisaat ini, akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 49 perusahaan industri dengan 219 SMK di Provinsi Jawa Timur,” ungkap Airlangga. Tahap selanjutnya, akan diluncurkan secara bertahap di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten pada tahun ini.

Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama antara SMK dengan perusahaan industri pada hari ini, akan dilakukan penyelarasan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri serta penyediaan workshop, laboratorium danteaching factory untuk praktek kerja industri bagi siswa dan magang industri bagi guru SMK. Kemudian, penyediaan instruktur dan silver expert dari industri, pembangunan infrastruktur kompetensi di SMK, serta pemberian sertifikat dari perusahaan industri kepada siswa SMK.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan industri dalam mendukung program pendidikan vokasi, pada kesempatan ini dilakukan juga pemberian bantuan peralatan praktek kepada SMK dari beberapa perusahaan industri, yaitu PT. Petrokimia Gresik, PT. Astra Honda Motor, PT. Semen Gresik, PT. Garudafood, PT. Astra Daihatsu Motor, dan PT Barata Indonesia.

Kemenristekdikti Siapkan Tiga Strategi Utama untuk Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi

Menghadapi persaingan global yang semakin ketat di era revolusi industri 4.0, meningkatkan mutu pendidikan vokasi dan membekali sertifikasi keahlian bagi lulusan vokasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghasilkan SDM yang terampil.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir pada pembukaan rangkaian acara Dies Natalis Politeknik Harapan Bersama yang ke-16 di Tegal, Sabtu (5/5).

Menteri Nasir mengatakan pendidikan vokasi merupakan tempat untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional, oleh karena itu harus dibekali dengan keahlian yang tersertifikasi agar lulusan pendidikan vokasi dapat diterima bekerja dan sesuai standar industri.

Selain itu Menteri Nasir juga mengatakan, pendidikan vokasi harus mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah, baik itu PTS maupun PTN. Karena saat ini pemerintah ingin menghilangkan dikotomi (pemisahan) antara negeri dan swasta. Menteri Nasir berharap agar seluruh pendidikan tinggi bersinergi demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.

“Bukan berarti PTS tidak lebih baik dari PTN, ada PTS yang jauh lebih maju dan ada juga PTN yang masih tertinggal. Ini semua harus kita dorong, yang kami inginkan adalah perguruan tinggi yang berkualitas,” terangnya.

Selain serifikasi keahlian, Menristekdikti juga mengungkapkan ada 3 poin utama yang ditempuh dalam merevitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi, yaitu :
– menyiapkan 50% dosen dari industri dan 50% dosen dari akademik;
– retooling/ Retraining Dosen Vokasi; dan
– implementasi dual system 3-2-1 (3 semester di kelas/teori, 2 semester di Industri, dan 1 semester mengerjakan tugas akhir).

Direktur Politeknik Harapan Bersama Mc Chambali menyambut baik upaya pemerintah merevitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia. Ia mengatakan pendidikan vokasi harus maju menghadapi era disrupsi teknologi kedepan.

“Kami berterima kasih atas waktu Bapak Menteri dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. Kami mendukung upaya revitalisasi pendidikan vokasi khususnya di lingkungan kopertis wilayah VI, kami yakin dan optimis kami akan menjadi tuan rumah dalam bersaing dengan PT Asing”, ungkapnya.

Dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Direktorat Jendral (Sesdirjen) Kelembagaan Iptek dan Dikti Agus Indarjo, Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah DYP Sugiharto, Jajaran pengurus yayasan dan Civitas Akademika Politeknik Harapan Bersama Tegal, Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VI, serta tamu undangan lainnya. (DRA)

Menggali Informasi Pendidikan Tinggi Pada World Post Graduate Expo 2018

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan hadir pada World Post Graduate Expo (WPGE) 2018 di Merak Room, Jakarta Convention Center. Sebuah acara pendidikan yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh MSW Global dan didukung penuh oleh Kemenristekdikti.

Acara yang terbuka untuk umum ini akan dilaksanakan pada 12-13 Mei 2018, mulai pukul 10.00-18.00 WIB. Kegiatan utama yang akan diselenggarakan pada WPGE 2018 ialah berupa seminar pendidikan seputar dunia pascasarjana, diskusi pendidikan di era milenials, sosialisasi rencana studi di luar negeri, simulasi dan persiapan test IELTS, dan sharing session dari para alumni berprestasi dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Selain dua kegiatan tersebut, WPGE 2018 juga membuka kesempatan bagi perguruan tinggi luar negeri dan institusi dalam negeri bekerja sama untuk berkolaborasi membuat sebuah terobosan baru yang berdaya guna tinggi bagi dunia akademik dan penelitian global.

Beberapa narasumber yang akan hadir dalam acara ini antara lain Grandprix Thomyres Marth Kadja (Doktor muda dari ITB, alumni program PMDSU Kemenristekdikti), Dr. Bagus Muljadi (Assistant Professor of Chemical and Enviromental Engineering, University of Nottingham), dan Dr.rer.nat. Rino Rakhmata Mukti S.Si.,M.Si. (Ilmuan dan Dosen ITB).

WPGE 2018 juga akan menghadirkan lebih dari 80 perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri. Setiap perguruan tinggi yang turut serta dalam acara ini akan berbagi informasi kepada pengunjung tentang kondisi, situasi, hingga cara agar bisa menjadi bagian dari perguruan tinggi tersebut.

Beberapa perguruan tinggi yang akan turut serta dalam WPGE 2018 antara lain dari dalam negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Udayana, Institut Teknologi Bandung, Universitas Katolik Indonesia, London School of Public Relations (LSPR); dan dari luar negeri seperti Nanyang Technological University, Warwick University, University of Nottingham, Leiden University, DAAD (German Academic Exchange Service), Education USA, dan European Union.

Informasi detail mengenai WPGE 2018 dapat dilihat pada laman www.mystudiworld.com. Dan bagi pendaftar yang melakukan registrasi acara secara online, akan mendapatkan e-certificate dari penyelenggara. (Iqb)

Bukan untuk Jadi Dosen Tetap, Dosen Asing yang Diundang Adalah Dosen Kelas Dunia

JAKARTA – Rencana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengundang dosen asing ke Indonesia menuai pro dan kontra. Kehadiran para dosen kelas dunia ini dianggap mengancam keberadaan dosen lokal, termasuk jumlah gaji yang dinilai cukup timpang mencapai USD4.000 atau Rp52 juta per bulan.

Menanggapi isu ini, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, terdapat konteks yang belum tersambungkan terkait kehadiran dosen asing berstatus tenaga kerja asing (TKA) dengan program World Class Professor (WCP) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti sejak tahun 2017. Melalui program ini, yang didatangkan dari luar negeri adalah profesor kelas dunia. Bahkan, program WCP juga memberikan kesempatan profesor dalam negeri yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak hanya yang berasal dari luar negeri.

“Jadi konteks TKA berbeda dengan kontes WCP. Kalau dosen TKA yang dipersepsikan salah, kita belum punya program tersebut. Sedangkan WCP adalah skema khusus yang kami sediakan bagi dosen kelas dunia, baik asing atau pun dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kualitas penelitian melalui jalur kolaborasi” tegas Dirjen Ghufron, Senin (23/4).

Terkait dengan program WCP, Dirjen Ghufron menjelaskan besaran gaji yang sempat ia lontarkan sebelumnya. Dia memaparkan, nilai USD4.000 atau Rp52 juta per bulan yang menjadi polemik itu adalah jumlah maksimum yang bisa diberikan. Menurut Dirjen Ghufron, besaran gaji yang diterima tergantung dari hasil negosiasi perguruan tinggi dengan profesor kelas dunia yang diundang. Berdasarkan program WCP tahun lalu, ada pula profesor yang tidak perlu dibayar. Hal yang perlu diperhatikan pula, lanjut Dirjen Ghufron, dosen kelas dunia yang diundang ke Indonesia tidak akan menjadi dosen tetap, sehingga kehadiran mereka bukan untuk mengancam apalagi menggantikan peran dosen dalam negeri.

“Soal gaji, ini yang perlu dijelaskan. Saya kira ini cukup jelas, bahwa rentang gaji antara Rp0-52 juta sesuai proposal yang diajukan oleh kampus berdasarkan hasil negosiasi mereka dengan dosen yang diundang dan nanti dinilai skornya. Jika mahal dan semua serba minta, maka skor bisa rendah, dan proposal bisa tidak diterima. Hasil laporan dari penyelenggaraan tahun kemarin amat beragam. Tidak semua profesor kelas dunia bersedia dan punya waktu untuk diundang,” sebutnya.

Program WCP sendiri bertujuan untuk memajukan ikilm dan ekosistem riset di perguruan tinggi dalam negeri. Pasalnya, para dosen dapat berkolaborasi dengan profesor kelas dunia untuk menghasilkan temuan-temuan baru. Mengacu pada evaluasi WCP sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Kesehatan itu mengatakan, per akhir tahun 2017 sudah lebih dari 13 publikasi internasional yang terbit di jurnal bereputasi, enam publikasi menunggu terbit, dan sisanya sedang dalam tahap perbaikan dan review.

Sedangkan dari evaluasi secara kualitatif, perguruan tinggi penyelenggara program WCP kini memiliki link atau jejaring keilmuan dengan para dosen kelas dunia sehingga proses pengembangan ilmu dapat terkolaborasi yang baik. Kendati banyak manfaat yang bisa didapat dari program WCP, Dirjen Ghufron tidak memaksa setiap perguruan tinggi harus melaksanakan program ini.

“Jadi perlu saya tegaskan ini tidak dimaksudkan secara umum, konteks kami adalah World Class Professor, sebuah program yang mengundang dosen kelas dunia untuk hadir di kampus Indonesia. Hingga saat ini kami sudah banyak menerima ajuan proposal dari berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Tidak semua perguruan tinggi yang mengajukan program mengundang dosen kelas dunia ini kita kabulkan,” tutur Dirjen Ghufron.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Ghufron juga mengungkapkan bahwa mayoritas dosen kelas dunia yang hadir ke Indonesia pada tahun 2017 adalah berasal dari Jepang. Menariknya, sejumlah ilmuwan diaspora Indonesia yang sudah meniti karier akademik di luar negeri juga ikut ambil bagian pada program ini.

“Tahun kemarin terdapat 26 dosen asal Jepang, disusul Amerika, Australia, Malaysia dan Prancis. Sedangkan dari RRC hanya dua orang, sama jumlahnya dengan yang dari Arab Saudi. Saya juga mengapresiasi para ilmuwan diaspora kita yang sangat antusias pada program ini, seperti Saudara Hadi Susanto dan Saudara Oki Muraza, ada beberapa lagi, serta nama perempuan Indonesia tetapi tidak hafal semua namanya,” jelas Dirjen Ghufron yang juga menyebutkan nama-nama tersebut rutin hadir bersumbangsih di acara Diaspora yang digagasnya.

Terlepas dari polemik dosen asing di kalangan masyarakat, pria kelahiran 17 Mei 1962 itu menyebutkan bahwa di era globalisasi ini tantangan pendidikan tinggi semakin berat. Selain terkait peningkatan kualitas, pendidikan tinggi juga harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan keinginan masa depan. Oleh sebab itu, imbuh Dirjen Ghufron, program WCP perlu dimanfaatkan secara baik dan pelaksanaannya dilakukan secara bijak supaya memperoleh hasil yang maksimal.

“Dalam dunia akademik saya rasa wajar bila kita berkolaborasi dengan sesama akademik di luar negeri. Banyak sekali dosen kita yang diminta mengajar dan meneliti di berbagai kampus luar negeri, saya pun memiliki pengalaman serupa, seperti mengajar, meneliti, dan menguji di berbagai kampus kelas dunia. Rencananya akhir April ini, saya juga diminta memberikan kuliah umum di Harvard University. Bagi saya, ini apresiasi bagi dunia akademik untuk Indonesia,” ujarnya.

Selain mendorong kolaborasi dengan dosen kelas dunia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti pun memiliki berbagai program dan terobosan yang ditawarkan untuk memacu peningkatan kualifikasi serta kompetensi dosen Indonesia. Beberapa di antaranya, yakni beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), beasiswa afirmasi perguruan tinggi negeri baru (PTNB), pembangunan sarana prasarana, bridging program dengan kampus luar negeri dan masih banyak lagi.

“Kita tetap memiliki semangat nasionalisme dan pemberdayaan putra-putri terbaik Indonesia. Buktinya kami sediakan beasiswa peningkatan kualifikasi dosen, baik di dalam maupun di luar negeri, kami sediakan beasiswa hingga S-3 bagi lulusan S-1 terbaik dengan skema PMDSU. Belum lagi berbagai skema short course, dan sandwich program yang mengirim mereka ke luar negeri untuk mendapat ekspos dan pengalaman akademik di luar negeri. Banyak sekali yang kami sediakan untuk dosen-dosen di dalam negeri,” tegas Dirjen Ghufron. (ira)

Meninggikan Kualitas SDM Indonesia dengan Relevansi Pendidikan Tinggi

JAKARTA – Sebagai rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelenggarakan diskusi publik dengan topik “Cetak Biru Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro memaparkan secara rinci terkait arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam ranah pendidikan tinggi.

Acara diawali dengan sambutan sekaligus pengantar dari Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti. Dirjen Ghufron mengatakan, pihaknya selama tahun 2016 sudah menyelesaikan rencana induk pengembangan SDM untuk tiga sektor, meliputi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Artinya, hingga tahun 2024 nanti sudah ada peta terkait kebutuhan lulusan perguruan tinggi di tiga sektor tersebut. Data inilah yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan institusi, termasuk Bappenas dalam menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan SDM Indonesia.

“Tahun ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti kembali menyusun rencana induk pengembangan SDM untuk bidang pangan dan kemaritiman. Kami merasa pemetaan supply dan demand ini sangatlah penting karena saat ini relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan kerja masih kurang. Dapat dilihat pada sektor pendidikan, setiap tahun perguruan tinggi mencetak kurang lebih 250 ribu calon guru, tetapi nyatanya yang benar-benar terserap menjadi guru profesional tidak lebih dari 20 persennya,” tutur Dirjen Ghufron di Auditorium Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (7/5/18).

Relevansi pendidikan tinggi, ucap Dirjen Ghufron, menjadi salah satu fokus Kemenristekdikti dalam meninggikan kualitas SDM Indonesia. Pasalnya, jumlah perguruan tinggi Indonesia sangat banyak, mencapai lebih dari 4.400 perguruan tinggi. Angka ini jauh melebihi jumlah perguruan tinggi di China yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Terkait hal tersebut, cetak biru pembangunan SDM diharapkan mampu menjadi acuan dalam membuka fakultas atau program studi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Jangan sampai perguruan tinggi membuka program studi yang lulusannya sudah tidak dibutuhkan, atau kita kekurangan lulusan yang justru dibutuhkan. Apalagi dalam kaitannya dengan revolusi industri 4.0, dunia kerja serba berubah, bahkan ada beberapa pekerjaan yang sudah tergantikan oleh robot,” ujarnya.

Sepakat dengan Dirjen Ghufron, Menteri Bambang menjelaskan, Indonesia diramalkan akan memiliki puncak bonus demografi pada tahun 2030. Untuk itu, diharapkan perguruan tinggi membuka program studi yang inovatif, di mana sesuai dengan kebutuhan industri. Begitu juga pada Kemenristekdikti, lanjut Menteri Bambang, agar tidak terlalu kaku dalam proses pendirian program studi. Menteri Bambang menambahkan, perguruan tinggi harus menciptakan ahli yang pekerjaannya tidak tergantikan oleh mesin.

“Perguruan tinggi saat ini didorong fokus pada kualitas dan relevansi. Keterampilan SDM dalam negeri juga perlu ditingkatkan. Indonesia saat ini gencar membangun infrastruktur, tetapi yang lebih sulit adalah memeliharanya. Sedangkan kelemahan Indonesia adalah pada product development, sehingga yang diperkuat research and development (RnD),” sebutnya.

Menteri Bambang mengungkapkan, penguatan RnD sendiri dilakukan di perguruan tinggi. Untuk itu, triple helix harus terus digelorakan. Terkait hal tersebut, dia mengimbau kepada para peneliti dan akademisi untuk dekat dengan industri.

“Perguruan tinggi sebenarnya jago menemukan sesuatu yang hebat, tetapi belum tentu inovasi tersebut dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat. Akhirnya produk tersebut tidak bisa dikomersialisasikan,” terang Menteri Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Bambang mengapresiasi para akademisi Tanah Air yang mulai produktif menulis publikasi internasional. Dia juga sempat menyinggung terkait peningkatan APK Indonesia. Menurut Menteri Bambang, untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi tidak perlu dengan cara menambah jumlah perguruan tinggi. Sebaliknya, yang perlu didongkrak adalah mutu dan relevansinya.

“Profesionalisme dari profesi kita sendiri adalah tahap pertama untuk meningkatkan SDM Indonesia. Apalagi pada 2045 nanti, pembangunan indonesia akan berbasis pada manufaktur dan jasa modern. Kebutuhan itulah yang harus disiapkan mulai dari saat ini,” tukas Menteri Bambang.

Pada acara tersebut, hadir sekira 70 undangan yang terdiri atas rektor-rektor perguruan tinggi, direktur politeknik, koordinator kopertis, serta perwakilan dari lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Tak hanya itu, para dosen, penggiat pendidikan, serta mahasiswa juga antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Menristekdikti dan Menkeu Bahas Investasi Pemerintah dalam Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelenggarakan Diskusi Publik sebagai salah satu rangkaian Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2018, “Membumikan Pendidikan Tinggi, Meninggikan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia”.  Acara tersebut resmi dibuka oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir di Auditorium Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Dalam sambutannya Menristekdikti mengungkapkan masalah sumber daya manusia menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan tinggi. Sebab, jangan sampai perguruan tinggi memasok lulusan yang keahliannya tidak dibutuhkan oleh industri. Kendati demikian, pendidikan tinggi Indonesia sendiri masih mengalami sejumlah tantangan, di antaranya terkait daya saing, kualifikasi dan kompetensi dosen, peningkatan infrastruktur pendidikan, _technology readiness_ dan lain sebagainya.

“Kemenristekdikti menugaskan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk konsentrasi pada peningkatan mutu dosen, melalui berbagai skema seperti beasiswa juga mendorong riset dengan kolaborasi bersama profesor berkelas dunia. Hal ini sangat penting karena mutu dosen akan menentukan reputasi pendidikan tinggi kita di kancah dunia,” ujar Menteri Nasir.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nasir mengamanahkan kepada para rektor serta koordinator kopertis yang hadir untuk memperhatikan para profesor untuk terus melakukan riset dan publikasi. Selain itu, bagi dosen yang belum profesor harus terus didorong untuk menjadi profesor karena saat ini proporsi dosen Indonesia masih didominasi lulusan S-2, yakni sebanyak 189.627 orang. Padahal, lanjut Menteri Nasir, profesor memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan daya saing bangsa.

“Kemenristekdikti sudah melakukan berbagai terobosan, seperti beasiswa S-2 ke S-3 atau Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul yang diperuntukkan bagi calon dosen. Kualitas lulusan program ini nyatanya tidak kalah baik dari mahasiswa lulusan kampus luar negeri. Di sisi lain kita masih memiliki sekira 30 ribu lebih dosen yang masih lulusan S-1. Ini tantangan kita bersama, termasuk memetakan SDM, meningkatkan integritas, dan menyelesaikan masalah infrastruktur seperti gedung-gedung kampus yang mangkrak yang nilainya mencapai Rp9 triliun,” ucap Menteri Nasir.

Postur anggaran Kemenristekdikti untuk tahun 2018 sendiri adalah Rp41,28 triliun, di mana Rp40,39 triliun di antaranya untuk sektor pendidikan dan sisanya digunakan untuk riset teknologi. Menteri Nasir memaparkan, anggaran tersebut akan digunakan secara efektif, terutama dalam alokasi beasiswa bidikmisi dan afirmasi untuk pelajar Papua. Sementara di sektor riset, Menteri Nasir mengakui masih perlu ditingkatkan jika ingin unggul dalam daya saing bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani secara khusus memberikan arahannya terkait Investasi Pemerintah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia. Menkeu menjelaskan bahwa anggaran bukan satu-satunya penentu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut, seluruh komunitas pendidikan tinggi harus bekerja sama untuk membangun strategi serta tata kelola yang baik.

“Saya ingin agar komunitas pendidikan tinggi memiliki strategi sehingga dalam investasi melalui pendidikan ini berhasil. Kita semua tentu tidak ingin hanya membelanjakan uang yang kita punya, tetapi pada akhirnya tidak menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni,” tutur Menkeu.

Menkeu menambahkan, anggaran pemerintah untuk pendidikan mencapai Rp444 triliun dan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Dengan jumlah tersebut, Sri Mulyani berharap komunitas pendidikan, terutama pendidikan tinggi dapat dikelola dan diinvestasikan dengan baik. Terlebih, Indonesia akan memiliki bonus demografi yang ditandai dengan pertumbuhan populasi usia produktif yang tinggi.

“Indonesia saat ini memiliki 257 juta penduduk, yang akan terus bertambah populasinya. Tentu menghadapi kondisi ini, kualitas SDM perlu diidentifikasi. Alokasi anggaran 20 persen dari APBN untuk pendidikan akan selalu kami penuhi. Untuk itu, mari kita pikirkan bersama untuk strategi mengatur uang,” imbuhnya.

Terkait permasalahan bangunan kampus mangkrak dan penguatan inovasi, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan membantu menyelesaikan secara perlaham. Kendati demikian, seharusnya dengan perencanaan yang baik, tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa. Sri Mulyani mengungkapkan, konsistensi dan integritas memiliki andil besar untuk mencegah hal tersebut.

“Bagaimana pun pendidikan tinggi adalah pabrik untuk menghasilkan SDM yang memiliki karakter, budi pekerti, dan intelektual. Saya harap komunitas pendidikan ini fokus untuk menjalankan tugasnya. Kementerian Keuangan sendiri memiliki komitmen untuk membangun sarana dalam mencerdaskan bangsa, menggunakan instrumen fiskal untuk meningkatkan inovasi, serta yang terakhir adalah kita semua harus terbuka jika ingin Indonesia maju,” tandas Sri Mulyani.

Setelah keynote speech dari Menkeu Sri Mulyani, acara dilanjutkan dengan diskusi publik bersama Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Keuangan Fiskal, Adriyanto. Adapun dalam kegiatan ini terdapat lebih dari 70 tamu undangan yang terdiri atas pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenristekdikti, para rektor universitas, direktur politeknik, dan koordinator kopertis, serta perwakilan dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Kemenristek Dikti siapkan Beasiswa untuk 1500 Dosen Vokasi

Tegal, Jawa Tengah, Sabtu, menerangkan program bernama Retooling Kompetensi Vokasi tersebut disediakan untuk seluruh dosen vokasi perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
“Retooling dosen itu kami ingin dorong dosen harus mendapatkan sertifikat kompetensi di bidangnya. Target akan ada 1.500 dosen yang akan kami ‘retooling’, supaya dosen kita lebih baik,” kata Nasir.
Program “retooling” tersebut merupakan program pendidikan atau kursus singkat selama dua bulan di lembaga dalam negeri maupun luar negeri untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui.
“Kalau ada yang mau ‘retooling’ di luar negeri kami sediakan anggaran. Para dosen kalau mau ambil sertifikat di Taiwan, di Jerman kami akan biayai. Ini sangat penting untuk peningkatan sumber daya berkualitas,” kata Nasir.

Tujuan program tersebut ialah agar dosen memiliki standar kompetensi dalam memberikan pengajaran pada mahasiswa dengan harapan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten.
Nasir menyebutkan dengan dosen yang bermutu dan berkualitas akan żmenghasilkan lulusan yang bermutu dan berkualitas pula.
Menristekdikti menerangkan program tersebut merupakan salah satu upaya dalam merevitalisasi pendidikan vokasi yang selama ini terkesan tidak mendapat perhatian.
Selain itu, revitalisasi pendidikan vokasi juga akan dilakukan dengan menerapkan aturan 50 persen tenaga pengajar pendidikan vokasi berasal dari praktisi di industri dan 50 persen sisanya perguruan tinggi.
Di samping itu Nasir juga menyebutkan telah menerapkan percontohan sistem perkuliahan dengan skema 3-2-1, yaitu tiga semester perkuliahan di kelas, dua semester praktik di industri, dan satu semester bisa kembali ke kelas atau melanjutkan membuat tugas akhir di industri.
Nasir menyebut sudah ada 12 politeknik negeri di seluruh Indonesia yang menjadi percontohan penerapan sistem perkuliahan 3-2-1 tersebut.(anjas)

Wagub Launching Mobile Training Unit (MTU) untuk SMK Dayah, Memiliki Keunggulan yang Berbeda

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Jumat (23/03/2018) melaunching tiga Mobile Training Unit (MTU) yang akan mendukung praktikum siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mulai tumbuh di lingkungan dayah(pondok pesantren) yang tersebar di seluruh Aceh.

Peluncuran MTU itu, kata Nova Iriansyah merupakan bagian dari upaya  Pemerintah Aceh dalam peningkatan kualitas praktikum SMK berbasis dayah yang kini semakin diminati masyarakat di Tanah Rencong.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Laisani M.Si, Penasihat Gubernur Aceh, Drs Bakhtiar Ishak, Atase Kebudayaan dan Pendidikan Kedubes Amerika Serikat, Karen Schinnerer, Koordinator Kemitraan Pemerintah Aceh dan Everett Community College, Mr Brook Williams Roos, dan Direktur PT Innovam Indonesia Global, Hasustan Kosim (Abok).

Wagub mengharapkan dengan dilaunchingnya tiga Mobile Training Unit yang dilengkapi dengan berbagai peralatan praktek siswa itu akan meningkatkan kemampuan santri yang juga menekuni pendidikan  di  SMK.

Hadir pada saat peluncuran, selain Sekretaris pendidikan Aceh, Muslim Jakob M.Pd, juga tiga unsur pimpinan dayah yang berasal dari SMK Swasta MUDI Lamno MTU-1 (Aceh Jaya), SMKS Ulumuddin MTU-2 (Lhokseumawe), dan SMKS Nuruk Aiman 2 – MTU-3 (Pidie Jaya).
Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Wagub Launching Mobile Training Unit (MTU) untuk SMK Dayah, Memiliki Keunggulan yang Berbeda

Sementara itu Kepala Dinas pendidikan Aceh, Laisani mengatakan ketiga unit MTU itu memiliki keunggulan yang berbeda.

MTU 1: Berisi peralatan pendukung jurusan Teknik Bangunan dengan Kompetensi Keahlian Briklaying, Cabinet Making, Joinary, Plumbing.

MTU 2: Digunakan untuk mendukung jurusan Teknik Elektro dengan Kompetensi Keahlian Audio-Video, Lintrik Instalasi, ICT dan Multimedia.

MTU 3: Digunakan untuk mendukung jurusan Teknik Otomotif dengan Kompetensi Keahlian Teknik Kenderaan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Mesin Tempel, Teknik Las.

Dengan dukungan 3 unit MTU akan mendukung pengembangan 12 Bidang Kompetensi Keahlian yang dapat membantu putra-putri Aceh  untuk mengasah skillnya menjadi tenaga terampil yang siap pakai dan siap bersaing di pasar kerja.(*)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Wagub Launching Mobile Training Unit (MTU) untuk SMK Dayah, Memiliki Keunggulan yang Berbeda, http://aceh.tribunnews.com/2018/03/23/wagub-launching-mobile-training-unit-mtu-untuk-smk-dayah-memiliki-keunggulan-yang-berbeda.

Influence of behavior, personal ability and leadership on cooperative performance in Aceh Province, Indonesia

Influence of behavior, personal ability and leadership on cooperative performance in Aceh Province, Indonesia

Syamsul Rizal

 

Abstract

This research was conducted to see the effect of behavior, personal ability and leadership on cooperative performance in Aceh Province. Data were obtained by distributing questionnaires to several respondents. Data processing follows multiple linear. The results showed that the behavior affects the performance of cooperatives, personal capabilities affect the performance of cooperatives, leadership affect the performance of cooperatives in Aceh Province.  Behavior, personal ability and leadership simultaneously affect the performance of cooperatives in Aceh Province.

Keywords: behavior, personal ability and leadership, performance

 

  1. Introduction

Human resources is one important asset that must be owned by a company or organization which must be fostered as possible, on the other hand also need a serious handling of the low quality of human resources (Jisung Park: 2015). The availability of reliable human resources make the company can utilize human resources effectively and efficiently, for it needed a quality (Amstrong and Taylor 2012 : 33), the provision of adequate facilities, and the availability of employment is a major challenge that should be considered by the government, especially the Government of Aceh.

Economic globalization and highly competitive business competition become a challenge for economic (Neihaus  and Price  2012).  Currently the cooperative in Aceh is not yet able to develop rapidly compared with other business actors, this is because the Cooperative is still faced with the problem of performance that is still not optimal. In order to survive in the business competition climate, cooperatives must continue to consolidate internally to grow cooperatives in order to run its role in the economy (Skarvopa 2015). Community trust must be improved by growing cooperatives as a healthy, viable and member-oriented business entity. Therefore, the cooperative should be able to improve its competitiveness such as improving the ability of management, capital, mastery of cutting-edge technology and high skills to handle various business activities of the cooperative is expected to improve its performance so as to become an independent, creative and innovative people’s economic power to realize people’s welfare ( Jac Fitz 2011 : 112).

According to Law No. 25 of 1992 on cooperatives it is explained that the cooperative is a business entity consisting of a person or legal entity based on the principle of cooperative and as a people’s economic movement based on the principle of kinship. Given the importance of the role of saving and loan cooperatives in supporting the economic activities of the community, the Aceh Provincial Government seeks to coach saving and loan cooperatives, not only through financial assistance to strengthen the capital of cooperatives, but through related government agencies also seek to improve cooperative management capability through training (training) management of cooperative management it is aimed at cooperatives can grow and develop in society and have an active role in encouraging economic activity of lower class society (Donell  and  Elizabeth  Macknight  2012).

The development of cooperatives in Aceh Province based on active and inactive status during 2012 until 2017 can be seen as in the table below:

Table 1

Development of Cooperatives Based on status (active and inactive) In Aceh Province during the period 2012 – 2017

 

 

 

 

Year

 

 

Total Cooperation

 

(units) )

Active Not Active
Total (units) Percent (%) Total

(units)

Percent (%)
2012 5.533 3.153 65.20 1.683 34.80
2013 5.800 2.994 59.75 2.017 40.25
2014 6.612 3.352 60.58 2.181 39.42
2015 6,570 3.910 67.41 1.890 32.59
2016 6.614 4.051 66.28 2.061 33.72
2017 7.079 4.246 64.63 2.324 35.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Cooperatives  Small and Medium                    Enterprises (SME) in Aceh Province, 2017

 

Until January of 2017 there were 7,079 existing cooperatives in Aceh Province as many as 2,324 inactive status, and only 4,246 cooperatives with active status or still doing operational activities. From 2,324 the number of inactive cooperatives are mostly engaged in savings and loan business (USP) whose existence is very important in encouraging economic activities of society (Daily Newspaper Serambi Indonesia)

Increasing the number of inactive cooperatives is certainly a separate issue for the government in developing small and medium enterprises (UMKM) in this area is caused by micro enterprises such as households run savings and loan cooperatives as an alternative financing option or obtain loans for business needs when they do not have access to bank financial institutions.Since that issue of cooperative savings and loan is considered necessary to get serious attention from local government for the cooperative can run as expected.

Special purpose

In accordance with the issues discussed above, this particular objective is as follows.

  1. To know the behavior of cooperative leadership on cooperative performance in Aceh Province
  2. To know the personal ability of cooperative leadership in improving cooperative performance in Aceh Province
  3. To know the competence of cooperative leadership toward cooperative performance in Aceh Province
  4. To know the performance of the leadership of cooperatives in motivating the work of cooperative employees in Aceh Province

Significance of Urgency (Priority) Research

This study is considered very urgent along with the development of cooperatives in Aceh. Given the many cooperatives in Indonesia Especially in Aceh failed because at the beginning of the lack of vision of the formation and lack of clarity of goals to be achieved. Based on data from the Office of Cooperatives and UKM of Aceh Province (2017) in January of 2017 there were 7,079 existing cooperatives in Aceh Province as many as 2,324 inactive status, and only 4,246 cooperatives with active status or still doing operational activities. Of 2,324 the number of inactive cooperatives are mostly engaged in savings and loan business (USP) whose existence is very important in encouraging economic activities of the community. Given the increasing number of inactive cooperatives is certainly a separate issue for the government in developing small and medium enterprises (UMKM) in this area is due to micro-enterprises such as home industries run savings and loan cooperatives as an alternative financing option or obtain loans for business needs when they are not have access to bank financial institution. Therefore, the problem of saving and loan cooperatives is deemed necessary to get serious attention from local government for the cooperative can run as expected. Hopefully, by knowing the value of linkage between Behavior, Personal Ability and Cooperative Leadership Competence will become reference to stake holder in cooperative management and make policy.

 

  1. 2. Literature Review

Definition of Behavior

Behavior is influenced by thoughts, feelings, physiological processes and behavioral consequences. Behavior modification is a form that seeks to see that the individual is not only understood through apparent behavior as seen by the behaviorist, but behind the behavior that appears to be an internal process which is actually the result of thought (Ivey 2012). The underlying assumptions of behavior modification are:

  1. Not adaptive leads to the formation of behavior
  2. Adaptive self-improvement can be pursued through positive thinking enhancement
  3. Employees can learn increased thinking about attitudes, thoughts, and behavior.

Definition of Personal Ability (Personal Skill)

Personal skills are tantamount to personality skills, which will explain behavior and actions that reflect the personality of the nation to understand and recognize the value of religious, social, and state values ​​and have broad views and sensitivity to various personality problems. (O.Pesamaa T.Pieper R.Vinhas, 2012) Every individual must have personality, and the personality of each individual is different from that of the other. The way a person behaves and thinks is reflected by the person’s personality. Personality is a dynamic organization of the psycho-physical system that determines individual behavior and individual thinking. (Jandf, 2011) Occurrence Psycho-physical interaction directs human behavior. What is dynamic in that sense is that behavior may change through learning or through experiences.

Based on the research framework that has been described previously, the research ypothesis can be expressed as follows.

Definition of Leadership

Aspects of Leadership is the ability to create productive and effective teams, encouraging team members’ spirit and commitment to work better for the achievement of organizational goals and always appreciate the work performed by the work team. (Jaqueline A.Gilbert, 2013) In relation to leadership, this emphasis also includes the leadership design to improve coordination and performance by providing team work guidance and coaching teamwork. The coaching of the team is manifested in the form of motivational efforts (encouraging employee motivation). The consultation includes the willingness of the leadership to provide inserts related to the smooth implementation of duties by employees. Further education is related to the ability of the leadership to improve the skills and work skills of the employee (Richart E.Boyatzits, 2012)

Hypothesis

H1: Leadership Behavior of Cooperatives Affects Cooperative Performance in Aceh.

H2: Personal Capabilities Leadership Cooperative affects the performance of Cooperatives in Aceh,

H3: Cooperative Leadership Competence affects the performance of Cooperatives in Aceh,

 

3.Research Methods

Object of research

The current study is about the Influence of Behavior and Personal Ability and Leadership on the Performance of Cooperatives in Aceh.dimana assessed in accordance with the current situation and condition of Aceh. This research will discuss on 4 (four) Aspects which include:

  1. Leadership Behavior
  2. Functional Roles (Functional Roles)
  3. Personal Capabilities and d. Personal Skill (Personal Skill)

The individual criteria can be explained as follows

Individual Skill

Leadership Behavior ( Leadership Behavior)

Leadership behavior refers to what is owned by the leadership of the cooperative, specifically the competencies related to leadership behavior including divergent thinking, critical thinking, creative, able to solve problems arise and think strategically. In relation to Leadership Behavior as one of the key leadership competencies of saving and lending cooperative Leadership behavior is manifested in the form of behaviors played by the leadership of the cooperative. (Kanfer and Golstein, 2011)

Functional Roles (Functional Roles)

Functional role of a leader determines the competence of the leader, in relation to functional as one of the key factors of leadership competence of this cooperative analysis is related to the extent to which the leadership of the savings and loan cooperatives play the role and function in accordance with the demands of duties and responsibilities given to him. Laserve & Gracagna Dante, 2011)

Individual Capability (Personal Capability)

Persona Capability (Personal Capability) is an unlimited ability only in skill, but more than that is more understood in detail so that really master the ability from the point of weakness to how to overcome them. The key factor of cooperative leadership is related to personal capability related to the leadership of the cooperative in carrying out tasks that are in accordance with the responsibility. Capabilities are

is intended not only to be related to the general capabilities ideally possessed by each leader, but also the technical capability in managing cooperatives especially in lending, to the evaluation of credit / loan or financing performance to the general public and members of cooperatives is one of pertsonal capability indicators (Lagunna Wie Chetek and Talik, 2012)

Individual Skill

Personal Skill (personal skills) related to the skill or technical capability that should be owned by the leader in accordance with the demands of the task given to him. A leader must be skilled in managing relationships with members of the cooperative, but also must have the ability to manage cooperative relationships with various stakeholders including with the local government and related agencies that can affect the development of cooperatives. (O.Pesamaa T, 2013) Leadership kopersai are required to have better emotional intelligence so as to be a problem solver ata various problems faced.selain it understands against the use of information technology, bookkeeping cooperatives and the ability received by either by everyone is also an indicator personal skill of a leader including the leadership of savings and loan cooperatives (Pieper R, Vinhas, 2013) Cooperative environment always changes according to the development in society therefore, in order to exist and can maintain its business. Savings and loan cooperatives are required to adapt to environmental changes This implies that a person in charge of savings and loan cooperatives in carrying out their duties and authority in managing the cooperative should be oriented to efforts to maintain the continuity of cooperative efforts in a dynamic environment. With the management of cooperative katalain must be able to adjust with the changes taking place, in this case the leadership competence in following the change becomes important as one of the benchmarks of the success of the leadership of the cooperative that it plays. (Jac Fitzs, 2011) Community development is a very important intellectual capital for the success of saving and loan cooperatives. Intellectual capital is concerned with community development efforts which in this case are members of cooperatives are believed to be an important condition for the success of saving and loan cooperatives. In this research, the indicators of community development as one of the aspects of leadership competence (Ulrich, 2011) is the ability of the cooperative leadership to provide guidance on the use of loan / financing funds in accordance with the purpose of lending, especially related to business development of cooperative members.

Populasi dan Sampel

Populasi

Population is a generalization region consisting of objects or subjects that have certain qualities and characteristics set by the researchers to be studied and then drawn conclusions. The population in this study is all existing cooperatives in Aceh Province. The population in this study amounted to 107 people (Cooperative) covering all existing cooperatives in Banda Aceh City, East Aceh District, Central Aceh Regency, and Southwest Aceh Regency in Aceh Province.

Sample

The sample is part of the number and characteristic possessed by a population to be studied. Determination of the sample in this study was conducted with the type of Non Probability Sampling, this type of sample is not selected randomly, Not all elements or elements of the population have the same opportunity to be selected to be sampled. Non-Probability Sampling technique chosen by Convenience Sampling is the respondent as a sample by chance, ie anyone who by chance met with the researcher can be used as a sample if the person who happens to be found suitable as a source of data, The advantage of this technique is located at the accuracy of the researcher select the data source according to the variables studied.

Types and Data Sources

The type of data used is a cross-sectional data, because researchers collect data only during field research. While the data source used is primary and secondary. Researchers obtained primary data by distributing questionnaires to company employees who have been determined as respondents. While the secondary data obtained by conducting literature study of references related to issues to be studied, company records, and journals that discuss about the variables in this study.

Data collection technique

The data collection here is intended to get a score that serves as a relationship Leadership of Savings and Loans Cooperative in Banda Aceh City, East Aceh District, Kabupaten Aceh Tengah, and Kabupaten Aceh Barat Daya in Aceh Province, then Primary data is obtained through interviews and questionnaires. Questionnaires prepared in the form of choice of answers in accordance with the perception of respondents, namely in the form of closed questions. Measurement data conducted in this study using Likert scale.

Quantitative Analysis

Quantitative analysis is done by using statistics for data that require measurement. Quantitative analysis aims to determine the effect of independent variables to dependent variable. To test the influence of 2 (two) or more independent variables to one dependent variable is expressed by the following formula.

Formula: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Y = dependent variable, ie employee performance

α = intercept

β1 = regression coefficient of variabel 1

β2 = regression coefficient of variable 2

β3 = regression coefficient of variable 3

X1 = independent variable 1

X2 = independent variable 2

X2 = independent variable 3

e = residual error

Hypothesis testing

F Test

Used to test the significance level of research model by measuring the influence of Cooperative Leadership Competence variable to Employee Performance, with Testing Criteria:

  1. Ho accepted and Ha rejected if F arithmetic ≤ F table, so there is no influence significant from X1 to X2, and X1 and X2 to Y.
  2. Ho is rejected and Ha accepted if F arithmetic> F table, so there is significant influence of X1 to X2, and X1 and X2 to Y.

t Test

This test aims to examine the effect of free variables (Cooperative Leadership Competence) to the dependent variable (employee performance) separately or partially. The hypothesis used in this test is as follows:

Ho: Independent variables (Cooperative Leadership Competence has no positive and significant influence on the variables of custody (employee performance).

H1: The independent variables (Cooperative Leadership Competence) have a positive and significant influence on the dependent variable (employee performance). With decision making.

Research sites

The location of this study took the study area in 4 districts / cities namely, Banda Aceh City, East Aceh District, Central Aceh District, and Southwest Aceh District in Aceh Province. The data processing of the research and analysis will be carried out in the Doctoral Program of Post Graduate Program of Syiah Kuala University with the schedule.

 

  1. Results and Discussion

Correlation

The correlation coefficient of product moment (r) will show the degree of correlation or tingat closeness of relationship between independent variable that is behavior, personal ability and leadership with dependent variable that is cooperative performance in Aceh Province.

The result of calculation of correlation coefficient value which gives guidance about behavioral relationship, personal ability and leadership with cooperative performance that is equal to r = 0,685. It is clear that the value of this coefficient is positive, so it provides a clue to the close relationship between behavior, personal ability and leadership to the performance of cooperatives in Aceh Province. The correlation between behavior, personal ability and leadership with employee performance is in the strong category.

Hypothesis for significance test of correlation is there is real relation between behavior, personal ability and leadership with performance of cooperative in Aceh Province. Testing Criteria: Accept Ho if thitung <ttabel or t count <t 0,05 (n-2) in other case is rejected. it turns thitung = 5,796 which means> t0,99 (43) = 2,416. The result of the test is to reject Ho stating “there is no relationship between behavior, personal ability and leadership with employee performance” and accept Ha which states “There is a relationship between behavior, personal ability and leadership with cooperative performance. Thus, behavior, personal ability and leadership significantly influence the performance of cooperatives in Aceh Province.

Regression Analysis

Because it has been proven that there is relationship between behavior, personal ability and leadership with cooperative performance, then to calculate regression analysis obtained result of regression equation as follows:

Y = 13.2 + 0.526X1 + 0.672X2 + 0.624X3

From the regression equation above can be informed that: (1) Intersept of 13.02 means if the behavior, personal ability and leadership examined constant or zero value, the cooperative performance increased by 13.02; (2) The value of the regression coefficient of 0,526 means that if the behavior increases by 1 scale in the respondent’s answer then the performance of cooperatives in Aceh Province will increase by 0.526. The value of personal ability regression coefficient of 0.672 means that if the personal ability increases by 1 scale in the respondent’s answer then the performance of cooperatives in the province of Aceh will increase by 0.672. The value of leadership regression coefficient of 0.624 means if the leadership increases by 1 scale in the respondent’s answer then the performance of cooperatives in Aceh province will increase by 0.624.

 

5.Conclusion and recommendation

Conclusion

Based on the results of research that has been stated in the previous chapter can be concluded that: (1) The above calculation results can be the value of correlation coefficient that provides clues about the relationship behavior, personal ability and leadership with the performance of cooperatives. The result of correlation coefficient value stated that the relationship between behavioral variable, personal ability and leadership with employee performance in categorize strong and high enough. It is clear that the value of this coefficient is positive, so it provides a clue to the close relationship between behavior, personal ability and leadership to the performance of cooperatives in Aceh Province; (2) From the regression equation above can be informed that the behavior, personal ability and leadership examined constant or zero value, the performance of cooperative in Aceh Province equal to 13,02. The value of behavioral regression coefficient of 0.526, personal ability of 0.672 leadership of 0.624 means that if the behavior, personal ability and leadership increased by 1 scale in the answers of respondents then the performance of cooperatives in Indonesia will increase. Assuming other factors are considered fixed. In other words, this calculation means that each addition of 1 unit to the behavior, personal ability and leadership, then the performance of the cooperative will also rise; (3) Calculation of hypothesis testing, in the above analysis of the results of previous statistical tests. Thus the hypothesis Ho rejected, and accept Hypothesis Ha. behavior, personal abilities and leadership have a strong relationship with the performance of cooperatives in Aceh Province.

Recommendation

Based on the conclusion that has been mentioned above, the writer can give some suggestions as follows: (1) Leadership of cooperative in Aceh Province able to inspiration in work and determine direction and purpose of organization. The leadership of the cooperative in Aceh Province should be able to demonstrate its capacity to delegate responsibilities carefully and instill a strong sense of organization to its employees. This behavior, personal ability and leadership that affects employees to be able to commit to their organizations; (2) Leadership of cooperatives should play an active role in improving cooperative performance seen from the elements of behavior, personal ability and leadership both in terms of timeliness of task completion, work efficiency, work discipline, work effectiveness, the level of completion of duties, attendance or attendance to be good example for employees; (3) Leadership of cooperatives in Aceh Province should be more motivated employees to be able to improve its performance because in order to improve the performance of employees need the development of employees through employee education and training.

 

References

  1. Amstrong and Taylor,2012, Human Resources Pratice,Cogan Page, London
  2. Augusty, Ferdinand, 2012.Structural Equation Modeling dalam PenelitianManajemen AplikasiRumit dalam Penelitian Untuk TesisMagister & Disertasi Doktor Edisi 2. Universitas Diponegoro, Semarang.
  3. Boyazits Richard,2011,  Journal Managerial  and Leadership  Competencies  : A Behavioral Approach to Emotional Social and Coqnitive Intelegence, Sage, Washington DC
  4. Davist,Keith  and    John    w.newton.2015.    Human    Behavior    at    work    organization Behavior,seventh edition,Mc.Graw-hill book Company
  5. Dessler  and   Gary,2010,   Human   Resources   Management,Eght   Edition,   Prentice   Hall International Inc.
  6. George Laserve & Cracagna  Dante and Garzon,2013,Journal  Leadeship,Capacity  Building and Governability in Cooperatives, EDUCC, Colombia
  7. Gordon,and Wayne, Athur and Shane,2013, Management and Organization Behavior,Allyn and Bacon,College, Boston
  8. Ivey,Simek L. Morgan, 2012, Journal Consoling and Physcoterahy Multicultural Perspective,Devision of Simon and Schuster inc,Boston
  9. Jandt,2011, Process Interpersonal Communication,Harper and Row Publisher inc, New York
  10. Jac Fitzs,enz,2011,Human Capital ROI in New Technology,Hamburk
  11. Jacqueline A Gilbert, John Ivancevich,2013, Journal Toxic Versus Cooperative Behavior at Work   :  The  Role  of  Organizational   Culture   and  Leadership   in  Creating Community Centered Organizations, University of Houston U
  12. John Burgoyne,Wandt Hirsh and Sadies Williams,2013, Journal The Development of Management and Leadership Capability and its Contribution to Peformance : the Evidence,the Prospect  the Research  need, Departement  of Education  and skill, Lancaster University
  13. Laguna,Wiechetek,Talik W,2012, Vol 1 no 3 Journal Business Review The Competencies of Managers and Their Business Succes,  University of Lublin, Poland.
  14. Mc Donell and  Elizabeth  Mach Night,  2012,Journal    The  Cooperative  Model  in  Pratice, University of Aberdeen, Scotlandia
  15. Neuhaus and Price,2011,  Organization  Behavior A Global Perspective, 2 nd Edition,  John Willey & son Australia,Ltd
  16. O,Pesamaa,T,Pieper R,Vinhass,2012, Journal Trust and Peciprocity in Building Interpersonal and Inter Organizational Commitment  in Small Business Cooperatives,   of Co- operatives Organization and Management,Elsevier
  17. Richard  Niehaus and Price Karl,2013.Human  Resources Competitive, Creating  Competitive Edge Throught HR Aplication, Spinger, Berlin
  18. Robbins,  Stephern   2011   Organization   Behavior,   Concepts,   Controversies, Application.Seventh Edition, Englewood Cliffs dan PT. Prenhallindo, Jakarta
  19. Smuntny Pets,2010, Human Resources and Personal Management. United Statet of America
  20. Skarvopa Ludmila,Grosova Stanislava,2015, Journal Vol 7 ISSN 1804-17X The Application of   Business Network Approach for Small and Medium Enterprises  (SME) with regard to their Buying Behavior,University  of chemistry and Technology Praha Chec Republic
  21. Skalova.2011,Vol  22  no  1  ISSN  1726-9679   Journal  Population   Growth  and  Human Resources Management, Publishing by DAAAM International,Vienna Austria.
  22. Spencer & Spencer,2013, Competencie and Peformance Organizational,Mc Grow Hill, International Newyork.
  23. Ulrich and Wayne Youger,Mike,2012,Human Resources from the oud side in,Brock Bank,Mc Grow Hill,Newyork.